Menjunjung Tinggi Hak Azasi Manusia melalui Perkawinan Pada Gelahang

Senin, 20 Februari 2012

 Bali merupakan pulau yang memiliki adat istiadat/ budaya yang sangat melekat erat dengan kehidupan masyarakat setempat yang sebagian besar beragama hindu, dan  segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya Patriarkhi dan sistem Purusa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya permasalahan gender di masyarakat Bali, karena ada anggapan bahwa peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan , ini membutuhkan kegigihan kaum perempuan dan kelompok masyarakat yang mendukung perubahan.

 Dalam hukum keluarga dengan sistem kekeluargaan  ”purusa ”, ada anggapan seolah-olah purusa itu laki-laki padahalyang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki, karena ahli waris juga bisa perempuan, bila keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak laki lakilah sebagai ahli waris. Disinilah letak pembedaan anak laki dan perempuan yang ada dalam keluarga.
     Salah satu bentuk kegiatan  yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan   mensosialisasikan kedudukan perempuan Bali yang dimulai dalam keluarga menyangkut Perkawinan Padagelahang bersama Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Udayana. Perkawinan “Pada gelahang” merupakan pergeseran budaya yang positif, yaitu Perkawinan “Negen Dadua” telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan ini merupakan persamaan derajat, khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan karena masyarakat Bali menganut sistem patrilinial/ budaya Patriarkhi.