Latar Belakang dan Sejarah

Sabtu, 23 Oktober 2010

Latar Belakang

Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 sebagai implementasi dari PP 41 tahun 2007 pemerintah Provinsi Bali menetapkan pembentukan satu Badan yang bertangungjawab dalam upaya pemberdayaan yaitu Badan Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali.

Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rakernas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2008 yang diselenggarakan tanggal 17-18 Junli 2008 di Istana Negara yang menekankan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Prioritas Pembangunan yang perlu tindakan nyata dan langkah langkah operasional dari seluruh komponen Bangsa, dilaksanakan terurs-menerus diseluruh tingkatan wilayah dari tingkatan Nasional hingga ke desa, mengacu arahan Presiden, maka di daerah perlu disusun suatu rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang meliputi Perencanaan Pembangunan di bidang pendidikan perempuan, bidang kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, bidang peningkatan ekonomi perempuan, bidang partisipasi politik perempuan serta bidang perlindungan anak dengan membawa misi pengarusutamaan gender menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan berbasis gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal itu bisa tercapai antara lain melalui peningkatan kapabilitas dasar perempuan. Dua faktor penting yang mendasari kapabilitas dasar itu adalah pendidikan dan kesehatan perempuan.

Pendidikan dan Kesehatan, bagi perempuan sangat penting artinya karena melalui pengetahuan yang tinggi niscaya perempuan akan memiliki pengetahuan yang tinggi pula dalam menjaga, memelihara dan mewujudkan kesehatan dirinya. Karena dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, perempuan diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga, dan untuk selanjutnya perempuan berkualitas nantinya akan melahirkan anak-anak sebagai generasi- generasi harapan bangsa yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengacu pada potensi perempuan dan anak dalam mengisi pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan maka perlu dirumuskan strategi pembangunan perempuan melalui upaya-upaya pemberdayaan perempuan termasuk pemberian perlindungan pada anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Sejarah Singkat

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali tertanggal 8 Juli 2008 sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

Secara defimitif awal bulan Agustus 2008, BP3A Provinsi Bali berkantor di Jalan Melati No. 23 Denpasar dan program/kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan atas pergeseran dari Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP) Sekretariat Daerah Provinsi Bali.