Landasan Hukum

Senin, 20 Februari 2012

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. UUD 1945, pasal 27 ayat 1 dan 2
2. UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
3. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian   Urusan Pemerintahan
4. PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005  tentang RPJMN;
7. Inpres  No.9/2000 ttg PUG dalam    Pembangunan Nasional.
8. Permendagri No. 15 tahun 2008    tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah
9. Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2009, Ttg RPJMD Prov. Bali Th. 2009 - 2013
10. Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja   Perangkat Daerah.
11. Peraturan Gubernur No. 84 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok   Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.