FASILITASI PENGUATAN GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-BALI Aston Hotel Kuta Bali

Rabu, 18 Juli 2018

 FASILITASI PENGUATAN GUGUS TUGAS        KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)    PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-BALI

 Aston Hotel Kuta Bali

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit for Children”, dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. Ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu:

(1) hak sipil dan kebebasan;

(2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

(3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;

 (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;

(5) perlindungan khusus. 

Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Ni Luh Putu Praharsini,SH , sangat berharap indikator-indikator KLA tersebut tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi KLA, tetapi dapat menjadi acuan bagi Provinsi Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi, dan berkelanjutan menuju Bali Provila.

Poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin. Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, masyarakat dan dunia usaha – harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya. 

Pada Kesempatan itu juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyampaikan kinerja pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Bali yang telah di deklarasikan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali dan di tahun 2017 , 4 (empat) Kabupaten/Kota se-Bali telah mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak , 2(dua) Kabupaten/Kota pada peringkat Nindya yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar Sedangkan 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana pada peringkat Pratama. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Kuta selama 2 (dua) hari tanggal 9-10 Juli  2018 ini diikuti oleh Peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari OPD Provinsi Bali, PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Masyarakat, Kegiatan ini bersumber dari DIPA  Satker SP DIPA – 047.01.3.220037/2018 

(admin web_suta)